Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan komitmennya dalam mengawal realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan, terutama yang menyentuh sektor pendidikan, memerlukan tahapan yang terstruktur dan tidak bisa dilakukan secara instan.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program strategi yang sudah menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah. Namun masyarakat juga perlu memahami, pelaksanaan program seperti pendidikan gratis itu secara bertahap,” kata Ekti, Selasa (10/6/25).

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, sejumlah aspirasi masyarakat yang menuntut percepatan implementasi program pendidikan gratis telah diterima DPRD.

Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan kesiapan anggaran daerah.

“Sering kali publik berharap hasil yang cepat. Tapi dalam pemerintahan, ada proses panjang mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan di lapangan. Tidak bisa ujug-ujug langsung jadi,” tuturnya.

Ekti mencontohkan program Gratispol dan Jospol, dua program unggulan Pemprov Kaltim di sektor pendidikan yang mulai dijalankan pada tahun anggaran 2025.

Mahasiswa baru menjadi kelompok pertama yang akan menerima manfaat dari program tersebut, dan dukungan anggaran akan ditingkatkan dalam APBD 2026.

“Pendidikan gratis untuk mahasiswa baru sudah dimulai tahun ini. Ini bukan janji kosong, karena secara teknis sudah disiapkan dan penguatan anggaran akan terus dilakukan,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi, Ekti menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan janji-janji kampanye kepala daerah benar-benar terwujud melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menyukseskan prioritas program.

“Fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD bukan sekedar formalitas. Kami memastikan semua kebijakan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai target,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ekti juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaannya.

“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, maka masyarakat tidak hanya menuntut, tapi juga memproses prosesnya. Ini penting agar setiap program bisa diterima dan dijalankan secara optimal,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)